Sebutkan kebijakan militer jepang di Indonesia!
1. Sebutkan kebijakan militer jepang di Indonesia!
Mata pelajaran: IPS Sejarah
Kelas: IX SMP
Kategori: Indonesia pada zaman pendudukan Jepang.
Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP: 11.3.8
Kata kunci: kebijakan, militer, Jepang
Jawaban:
kebijakan militer jepang di Indonesia:a.Semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu anya organisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
Dampak dari dibubarkannya partai politik maka para tokoh pergerakan yang melakukan pergerakan secara under ground (bawah tanah).Pemimipin dari gerakan under ground yakni Sutan Sjahrir. Sutan Syahrir merupakan Mahasiswa Asrama Mampang Prapatan 10. Dahulu Sutan Syahrir pernah belajar di STOVIA, dan Kelompok Menteng 31.
b.Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan ROMUSHA. Romusha dipekerjakan di seluruh nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hongkong dan Myanmar.
c.Jepang membentuk Jugun Ianfu (kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang).
Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di nusantara. Yang menjadi koordinasi dari mereka yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerjasama dengan Jepang.
d.Membentuk Tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil.
e.Bahasa Belanda tidak diijinkan untuk digunakan . Yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
f. Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang : Kimigayo dan Hi-No-Maru.
g.Nama kota Batavia diubah menjadi Jakarta, dan Kota Buitenzorg diubah dengan nama Bogor.
h. Kalender Masehi diubah menjadi Kalender Jepang
i.Pembentukan Kempetai (Polisi Rahasia) . Kempetai memiliki tugas untuk mengawasi gerak gerik dari para pejuang Indonesia.
j. Mengekploitasi hasil tambang Indonesia dan mendirikan perkebunan jarak. Tanaman Jarak dibuat untuk bahan pelumas mesin yang digunakan oleh perang tentara Jepang.
k. Upacara Seikerei yaitu tubuh dibungkukkan menghadap arah matahari terbit.
l. upacara bendera yang dilaksanakan pada waktu hari senin setelah matahari terbit.
m.Men-sosialisasikan SKJ / senam pasca pelaksanaan Upacara Bendera.
Pembahasan:
Indonesia pernah dijajah bangsa Eropa antara lain Portugis, Spanyol, Inggris dan belanda. Penjajah Indonesia yang berasal dari Asia yaitu Jepang. Penjajah yang paling lama bercokol di Indoensia ialah Belanda selama 3, 5 abad. Sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun menduduki Indonesia.
Jepang mulai masuk Indonesia dengan menguasai Tarakan Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Bogor, Subang, dan yang paling akhir yaitu Kalijati. Dalam tempo yang singkat maka Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang.
Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan wakil dari Jepang yaitu Letjen Hitosyi Imamura , wakil dari Belanda yaitu Letjen H. Ter Poorten menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda . Belanda menyerahkan wilayah Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Dengan demikian kolonisasi digantikan oleh Jepang.
Jepang membagi pemerintahan militer di Indonesia menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :
a.Dengan pusatnya di Jakarta yaitu berkedudukan Tentara XVI (Rikugun/Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Jawa dan Madura.
b.Dengan pusatnya di Bukittinggi yaitu berkedudukan Tentara XXV (Rikugun /Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Sumatra
c. Dengan pusatnya di Makassar yaitu berkedudukan Armada Selatan II (kaigun/Angkatan Laut) memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Setiap emerintahan pada wilayah masing-masing tersebut diketuai oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan staf pemerintahan militer disebut gunseikanbu.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang yaitu sebagai berikut.
a.Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.
b.Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara.
c.Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan Yogyakarta) terbagi menjadi 6 wilayah pemerintahan.
d. syuco memimpin Syu (karesidenan)
e. syico memimpin Syi (kotapraja)
f. kenco memimpin Ken (kabupaten)
g. gunco memimpin Gun (distrik)
h. sonco memimpin Son (kecamatan)
i. kuco memimpin Ku (kelurahan atau desa)
Adapun Departemen Pemerintahan yang dibetnuk oleh Jepang terdiri dari:
a. Departemen Kehakiman (Shihobu)
b.Departemen Kepolisian (Keimubu)
c. Departemen Keuangan (Zaimubu)
d.Departemen Urusan Umum (Somubu)
e.Departemen Dalam Negeri (Naimubu)
f.Departemen Lalu Lintas (Kotsubu)
g.Departemen Propaganda (Sendenbu)
h.Departemen Perekonomian (Sangyobu). (Lt)
- Rakyat pribumi disuruh kerja keras dengan upah yang sedikit ( Romusha )
- melakukan seikerei
- bahasa Belanda tidak boleh digunakan
2. sebutkan kebijakan kebijakan yang dilakukan penerintah militer jepang di Indonesia
Jawabannya :
1.) Rakyat pribumi dipaksa bekerja tanpa Upah sedikit apapun
2.) Membentuk Jungu Ianfu
3.) Bahasa Belanda tidak boleh digunakan
Semoga Membantu
3. Sebutkan 3 Kebijakan Militer Jepang di Indonesia
Jawaban:
1) Jepang membubarkan seluruh organisasi yg pernah didirikan pada masa pergerakan nasional.
2)Jepang membagi wilayah pemerintahan militer menjadi 3
3)Jepang mewajibkan rakyat untuk meakukan seikeirei
Penjelasan:
1) Jepang membubarkan seluruh organisasi pergerakan di zaman kolonial Belanda dan menggantinya dengan Organisasi buatan Jepang (satu organisasi yg tidak dibubarkan yaitu MIAI) Karena Jepang merasa khawatir akan perkembangan organisasi tsb dapat membahayakan kedudukan Jepang.
2) Jepang membagi wilayah pemerintahannya menjadi 3 wilayah yg mana setiap wilayah dipimpin oleh gunseikan .
3 wilayah tsb antara lain:
- Tentara ke - XIV ; wilayahnya meliputi Jawa dan Madura yg berpusat di Jakarta
- Tentara ke XXV ; wilayahnya meliputi Sumatera yg berpusat di Bukittinggi
- Armada Selatan II ; wilayahnya meliputi Kalimantan , Maluku , Nusa Tenggara , Sulawesi dan Papua yg berpusat di Makassar
3) Jepang mewajibkan rakyat untuk melakukan upacara Seikeirei , yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang karena dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dengan cara menundukkan badan dalam dalam ke arah Timur Laut.
Semangat Belajar...
4. Sebutkan kebijakan yang dikeluarkan jepang setelah menduduki secara militer wilayah Indonesia
1.Melarang semua rapat dan kegiatan politik
2.politik dumping
3.propaganda
4.romhusa
5.membentuk badan-badan kerjasama
5. Sebutkan kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia dibidang ekonomi, sosial dan politik, masing masing tiga
Politik = 1.Jepang melarang berdirinya organisasi apapun kecuali MIAI(majelis islam a'la indonesia)
2.membentuk gerakan 3A
Bidang ekomomi :
-Jepang mengambil sumber daya indonesia untuk keperluan perang
-Tanaman yang dinilai tidak berguna diganti dengan tanaman jarak untuk mesin mesin perang
-Rakyat indonesia akan disuruh melakukan romusha
Bidang politik
-Jepang melarang adanya partai paetai nasional
-Jepang tidak memberbolehkan adanya perkumpulan perkumpulan masyarakat
-Demo atau hal lainnya yang menentang pemerintahan jepang merupakan pelanggaran hukum
Bidang sosial :
Jepang membentuk gerakan 3A yaitu:
-Jepang cahaya Asia
-Jepang pelindung Asia
-Jepang pemimpin Asia
Semoga membantu ^ ^
6. kebijakan pemerintah militer jepang "romusha" di indonesia ?
kerja paksa atau rakyat indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa ada imbalan sedikitpun dari pemerintah jepang yang mengakibatakan beberapa juta penduduk di indonesia meninggal karena kebijakan ini.romusha adalah kerja paksa yang di lakukan kpd rakyat indonesia, oleh jepang. sehingga terjadi banyak warga lokal yg menjadi korban akibat kebijakan tersebut.
7. Sebutkan 2 kebijakan militer jepang setelah berhasil beberapa wilayah Indonesia
1. Membentuk Tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil
2. Pembentukan Kempetai (polisi rahasia)
8. Sebutkan kebijakan yg dikeluarkan militer jepang setelah berkuasa di indonesia
melakukan kerja paksa yang disebut dengan romusha
kak pliss ini dijadikan jawaban tercerdas yaa
9. Jelaskan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia (3) dan kebijakan militer Jepang di Indonesia (3)!
Jawaban:
sangat bagus
Penjelasan:
semoga membantu
10. Kebijakan jepang dalam bidang militer saat masih diindonesia
melatih penduduk indonesia sebagai tentara jepang dan akhirnya senjata makan tuan(akhirnya memberontak)
11. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, banyak organisasi yang dibentuk bersifat semi militer dan militer. kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan, ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang semi militer dan militer bagi bangsa Indonesia adalah .....
Dampak positif pendudukan Jepang di bidang semi militer dan militer bagi bangsa Indonesia adalah para pemuda memiliki pengalaman dalam taktik berperang, hal ini sangat berguna saat belanda dan sekutu berusaha menguasai Indonesia kembali. Selain itu belajar militer juga dapat membentuk kepribadian pemuda Indonesia menjadi lebih disisplin
Pembahasan
Masa kependudukan jepang di Indonesia dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Selain penjajahan ada banyak hal positif yang di dapat oleh bangsa Indonesia misalnya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, menghapus sistem pendidikan berdasarkan kasta, latihan kemiliteran dan sebagainya.
Tujuan awal Jepang memberikan latihan kemiliteran adalah untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia sebagai kebutuhan perangnya. Namun tentunya ada dampak positif dari latihan semi militer ini, seperti pemuda mulai mengenal dan mempelajari taktik berperang, membentuk kepribadian pemuda menjadi lebih disisplin.
Pelajari Lebih Lanjut
Materi tentang dampak positif kependudukan jepang dalam bidang pendidikan brainly.co.id/tugas/40561272
#BelajarBersamaBrainly #SPJ4
12. sebutkan kebijakan pemerintahan jepang dibidang militer
membentuk angkatan perang dari rakyat jelata.Salah satunya adalah peta.Pengerahan pemuda Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu. a) Seinendan (Barisan pemuda) sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun. b) Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April 1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun. c) Fujingkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas d) Gakotai (barisan pelajar) e) Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang,dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun f) Peta (Pembela tanah air) g) Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa).Harus berbakti kepada Jepang.Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingannya, h) Barisan Pelopor Pada tahun 1944,Jepang semakin terdesaknya dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.(6).
Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
13. sebutkan dampak kebijakan pemerintah militer jepang dibidang politik dan biokrasi bagi bangsa indonesia?
beberapa poin, dampak poaitif dan negatif
dampak negatif = romusha yang menewaskan banyak kalangan masyarakat indo
danpak positif = lebih dekat dengan kemerdekaan dikarenakan janji administratif dari pihak jepang
14. Sebutkan kebijakan pemerintah militer Jepang
Jawaban: Ini klo salah maap yeu hwhw :P
Penjelasan:
a.Semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu anya organisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
b.Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan ROMUSHA. Romusha dipekerjakan di seluruh nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hongkong dan Myanmar.
c.Jepang membentuk Jugun Ianfu (kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang).
Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di nusantara. Yang menjadi koordinasi dari mereka yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerjasama dengan Jepang.
d.Membentuk Tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil.
e.Bahasa Belanda tidak diijinkan untuk digunakan . Yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
15. Sebut dan jelaskan kebijakan kebijakan militer jepang dalam bidang sosial
Jawaban:
tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial, seperti:
Pembentukan Rukun Tetangga (RT)
Romusha/Tenaga kerja secara paksa.
Pendidikan bagi seluruh bangsa indonesia.
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi
Penjelasan:
SEMOGA MEMBANTU
KALAU BENAR TOLONG BUAT JAWABAN TERCERDAS YA
16. Apa sajakah kebijakan kebijakan pemerintah militer Jepang di indonesia
1.mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,2.melarang penggunaan bahasa Belanda,
3.mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
4.mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
17. sebutkan kebijakan yg dikeluarkan militer jepang setelah berkuasa di indonesia
menerapkan sistem kerja rodi
18. Uraikan kebijakan jepang pada bidang militer di Indonesia !
Jawaban:
Penjelasan:
kebijakan militer jepang di Indonesia:
Semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu anya organisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dampak dari dibubarkannya partai politik maka para tokoh pergerakan yang melakukan pergerakan secara under ground (bawah tanah).Pemimipin dari gerakan under ground yakni Sutan Sjahrir. Sutan Syahrir merupakan Mahasiswa Asrama Mampang Prapatan 10. Dahulu Sutan Syahrir pernah belajar di STOVIA, dan Kelompok Menteng 31.Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan ROMUSHA. Romusha dipekerjakan di seluruh nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hongkong dan Myanmar.Jepang membentuk Jugun Ianfu (kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang). Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di nusantara. Yang menjadi koordinasi dari mereka yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerjasama dengan Jepang.Membentuk Tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil.Bahasa Belanda tidak diijinkan untuk digunakan . Yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang : Kimigayo dan Hi-No-Maru.Nama kota Batavia diubah menjadi Jakarta, dan Kota Buitenzorg diubah dengan nama Bogor.Kalender Masehi diubah menjadi Kalender JepangPembentukan Kempetai (Polisi Rahasia) . Kempetai memiliki tugas untuk mengawasi gerak gerik dari para pejuang Indonesia.Mengekploitasi hasil tambang Indonesia dan mendirikan perkebunan jarak. Tanaman Jarak dibuat untuk bahan pelumas mesin yang digunakan oleh perang tentara Jepang.Upacara Seikerei yaitu tubuh dibungkukkan menghadap arah matahari terbit.upacara bendera yang dilaksanakan pada waktu hari senin setelah matahari terbit.Men-sosialisasikan SKJ / senam pasca pelaksanaan Upacara Bendera.19. mengapa kebijakan Jepang di Indonesia bercorak militer?
Jawaban:
karena pada awalnya Jepang membentuk organisasi militer ataupun semi militer ditujukan untuk mendukung kepentingan Jepang dalam menghadapi perang Asia timur raya. akan tetapi, pelatihan yang diberikan Jepang turut berperan dalam membentuk karakter bangsa untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan
20. sebutkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah militer jepang
Jawaban:
pasti di buku ada baca dulu sono gih
21. Sebutkan kebijakan yang di keluarkan militer jepang setelah berkuasa di indonesia
romusha, ato peta aku lupa heheMiliter jepan menggunakan star war
Coc
Cr
Seperti barbarian. Archer dll
22. Sebutkan dan jelaskan 3 kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia !
Penjelasan:
memenuhi syarat hak UUD NRI
Jawaban:kebijakan militer jepang di Indonesia:
a.Semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu anya organisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
Dampak dari dibubarkannya partai politik maka para tokoh pergerakan yang melakukan pergerakan secara under ground (bawah tanah).Pemimipin dari gerakan under ground yakni Sutan Sjahrir. Sutan Syahrir merupakan Mahasiswa Asrama Mampang Prapatan 10. Dahulu Sutan Syahrir pernah belajar di STOVIA, dan Kelompok Menteng 31.
b.Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan ROMUSHA. Romusha dipekerjakan di seluruh nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hongkong dan Myanmar.
c.Jepang membentuk Jugun Ianfu (kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang).
Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di nusantara. Yang menjadi koordinasi dari mereka yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerjasama dengan Jepang.
Penjelasan:Insyaallah Bermanfaat
23. kebijakan militer jepang di indonesia
1. Kebijakan dalam membentuk pemerintahan militer jepang di tiga wilayah yaitu: Wilayah I : Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. Wilayah II : Daerah Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Wilayah III : Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun. 2. Kebijakan dalam membentuk gerakan politik yang dikenal dengan istilah Gerakan Tiga A karena semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Selain itu, masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya.Yaitu kebijakan imprialisme Jepang di bidang militer, sosial. – budaya, dan politik di Indonesia.
24. sebutkan kebijakan yang dikeluarkan militer jepang setelah berkuasa di indonesia
Aspek kehidupan ekonomi
Aspek kehidupan politik
Aspek kehidupan pendidikan
Aspek kehidupan kebudayaan
Aspek kehidupan militer
25. sebutkan pengaruh kebijakan jepang dalam bidang militer
jepang mengharuskan seluruh pemudanya mengikuti pelatihan militer dengan maksud melindungi negaranya di kemudian hari/ada ancaman dari negara lain
26. sebutkan kebijakan pemerintah militer Jepang
Jawaban:
Kebijakan Pemerintah Militer Jepang
-Bendera merah putih diizinkan berkibar yang berdampingan dengan bendera Jepang.
-Lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan bersama lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”.
-Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar.
-Mendirikan berbagai organisasi.
Jawaban:
1 membentuk organisasi sosial
2 pembentukan organisasi semi militer
3 pengerahan romusha
4 eksploitasi kekayaan alam
Penjelasan:
#semoga membantu
27. jelaskan kebijakan jepang dalam bidang militer dan politik indonesia
politik: mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,melarang penggunaan bahasa Belanda,mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya
militer: Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer.
28. Sebutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan militer Jepang di Indonesia di bidang politik sosial ekonomi dan budaya
politik:-jepang melakukan pendekatan
kepada kaum nasionalis Islam dengan
mengijinkan MIAI(Majelis Islam A'la
Indonesia tetap berdiri.
-jepang mempropagandakan gerakan
3A(Jepang cahaya asia, Jepang
pelindung Asia dan Jepang pemimpin
Asia
sosial:Jepang mendirikan organisasi
di Indonesia
ekonomi: kehidupan ekonomi rakyat
sangat menderita karena
seluruh kekayaan alam
Indonesia dimanfaatkan untuk
keperluan perang Jepang
budaya:larangan pemakaian bahasa Jepang
semua papan papan iklan diganti
dengan bahasa Indonesia dan Jepang
29. sebutkan kebijakan pemerintah militer jepang dalam melakukan pembagian tiga daerah pemerintahan militer di indonesia!
Jawaban:
a. wilayah I, daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang ( Tentara ke enam belas )
b. wilayah II, daerah Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya di Singapurayang berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang ( Tentara ke dua puluh lima )
c.wilayah III,daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Papua yang berada dibawah kendali Angkatan Laut Jepang ( Armada Selatan kedua )
Penjelasan:
30. sebutkan dampak kebijakan pemerintah militer jepang
Dampak nya pertama sekali membuat rakyat Indonesia bahagi tetapi semenjak rakyat Indonesia dibuat budak mereka sadar Jepang lebih kejam dari Belanda
31. Jelaskan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia dalam bidang politik dan militer!
Jawaban:
kebijakan Jepang dalam bidang politik antara lain
membuat gambaran bahwa Jepang adalah saudara melalui gambaran 3A penduduk Indonesia dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan Jepang dilaksanakannya politik dompling Jepang mengusulkan warga negara Indonesia untuk di bidang militer dengan didirikannya peta Jawa Hokokai dan PUTERA32. sebutkan dampak kebijakan pemerintah militer jepang di bidang politik dan birokrasi bagi bangsa indonesia
dengan tidak diberikannya kemerdekaan indonesia dan kebebasan berpolitik di indonesia.
33. sebutkan 7 kebijakan pemerintah militer jepang dalam menguasai indonesia
Jawaban:
kebijakan Pemerintahan Militer jepang dalam menguasai Indonesia
1) semua partai politik di indonesia pd thn 1939 dibukarkn oleh jepang
2.rakyat bekerja tanpa memberi upah ( kerja paksa)
3.membentuk tonarigumi atau satuan kesatuan kecil
4.tidak di injinkan penggunaan bahasa belanda
5.jepang membentuk jugun lanfu
6.lagu indonesia raya mengibaran bendera merah putih setelah lagu kebangsaan jepang dan bendera jepang
7.pembentukan kempetai ( polisi rahasia).
34. Sebutkan 2 kebijakan militer jepang setelah berhasil beberapa wilayah Indonesia
kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia :
(1) melarang semua rapat dan kegiatan politik.
(2)Politik Dumping
(3)Propaganda
(4)Romusha
(5)membentuk badan-badan kerjasama
Pembahasan:
Untuk yang pertama kalinya, Jepang melakukan kebijakan politik
yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, jepang
mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua
bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang
mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang melakukan propaganda untuk
menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
1) Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko
Ichiu)
2) Melancarkan
semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)
3) Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa
pelajar.
4) Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
5) Menarik simpati organisasi Islam MIAI.
6) Melancarkan politik dumping
7) Tokoh nasional diajak bergabung dengan Jepang misalnya :
Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh
tersebut dari penahanan Belanda.
Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/3767301#readmore
35. Sebutkan dampak kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi bagi bangsa Indonesia
Jawaban:
Dampak kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi bagi bangsa Indonesia:
1. Dibebaskannya para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia
2. Dibentuk PUTERA sebagai wadah politik untuk menggalang dukungan pada pemerintah Jepang
3. Membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pendudukan.
4. Pegawai pemerintahan diberhentikan dan ditahan oleh Belanda
5. Para pegawai pemerintahan dari kalangan Indonesia bisa menjadi pejabat
Pembahasan:
Setelah Belanda menyerah dalam Kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942,Jepang menguasai Indonesia seluruhnya. Jepang kemudian menyerahkan pendudukan Indonesia ke pemerintah militer Jepang.
Jepang melakukan pembagian wilayah pendudukan sebagai berikut:
- Tentara ke-25 Angkatan Darat, wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Sumatra dan berkedudukan di Bukittinggi
- Tentara ke-16 Angkatan Darat, wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta
- Tentara Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, berkedudukan di Makassar.
Dalam pendudukannya, dibidang politik pemerintahan militer Jepang membebaskan para pejuang kemerdekaan yang sebelumnya ditahan Belanda. Seperti Sukarno yang sebelumnya ditahan di Bengkulu, dan Muhammad Hatta yang dibuang ke Boven Digul.
Militer Jepang juga membentuk PUTERA untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. PUTERA merupakan singkatan dari “Pusat Tenaga Rakyat”, dan dipimpin oleh Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur, dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Putera dibentuk pada tanggal 16 April 1943, hingga kemudian digantikan organisasi serupa yang bernama Jawa Hokkokai pada tanggal 1 Maret 1944.
PUTERA merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan penjajah Jepang, saat itu sedang berperang dalam Perang Dunia II melawan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, dan Australia). Pada perang ini, Jepang mulai terdesak, dan memerlukan banyak tenaga manusia serta sumber daya alam untuk melawan sekutu. PUTERA dibangun untuk menggalang dukungan bagi Jepang.
Dibidang birokrasi, Jepang memberhintikan semua orang Belanda yang sebelumnya menjabat posisi pemerintahan Hindia Belanda, dan menggantikannya dengan para birokrat dari Jepang dan pegawai pemerintahan asli Belanda. Ini membuat para pegawai asli Indonesia untuk pertama kalinya dapat menjabat posisi pemerintahan tinggi.
Kelas: XII
Mata pelajaran: Sejarah
Materi: Masa Pendudukan Jepang
Kata kunci: Pendudukan penjajahan Jepang di Indonesia
36. Sebutkan dampak kebijakan pemerintah militer jepang di bidang politik dan birokrasi bagi bangsa indonesia
Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia
Dampak akibat yang dirasakan bangsa Indonesia akibat pendudukan Jepang.
a. Bidang politik
Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada mas Hindia Belanda, kecuali MIAN. MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap ini, meraka banyak yang duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3 A, Putera, dan Cuo Sangi In. Selain itu, para tokoh pergerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh Jepang, seperti Jawa Hokokai, Heiho, Peta, dan sebagainya.
Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, namun kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional, sehingga banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagi kegiatan pergerakan nasional, namun tidak berhasil mengekang berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka.
37. sebutkan kebijakan kebijakan jepang di bidang militer
Peta,
monopoli,
VOC.mereka membuat semua kebijakan tersebut untuk menguasai indonesia
38. Sebutkan 2 sifat kebijakan pemerintah militer jepang di indonesia
Mata pelajaran: IPS Sejarah
Kelas: IX SMP
Kategori: Indonesia pada zaman pendudukan Jepang.
Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP:
11.3.8
Kata kunci: kebijakan, militer, Jepang
Jawaban:
kebijakan militer jepang di Indonesia:
a.Semua partai politik di Indonesia
pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu anya organisasi
keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang kemudian pada tahun
1943 diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
Dampak dari dibubarkannya partai
politik maka para tokoh pergerakan yang melakukan pergerakan secara under
ground (bawah tanah).Pemimipin dari gerakan under ground yakni Sutan Sjahrir. Sutan
Syahrir merupakan Mahasiswa Asrama Mampang Prapatan 10. Dahulu Sutan Syahrir
pernah belajar di STOVIA, dan Kelompok Menteng 31.
b.Rakyat diminta untuk bekerja tanpa
diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan ROMUSHA. Romusha dipekerjakan di
seluruh nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan jepang lainnya yang
meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hongkong dan Myanmar.
c.Jepang membentuk Jugun Ianfu
(kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang).
Para pekerja seks tersebut berasal
dari seluruh pelosok desa di nusantara. Yang menjadi koordinasi dari mereka
yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerjasama dengan Jepang.
d.Membentuk Tonarigumi atau
satuan kekuasaan terkecil.
e.Bahasa Belanda tidak diijinkan untuk
digunakan . Yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
f. Lagu Indonesia Raya dan
pengibaran bendera Merah Putih diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan
bendera Jepang : Kimigayo dan Hi-No-Maru.
g.Nama kota Batavia diubah menjadi Jakarta, dan Kota
Buitenzorg diubah dengan nama Bogor.
h. Kalender Masehi diubah menjadi Kalender
Jepang
i.Pembentukan Kempetai (Polisi
Rahasia) . Kempetai memiliki tugas untuk mengawasi gerak gerik dari para pejuang
Indonesia.
j. Mengekploitasi hasil tambang
Indonesia dan mendirikan perkebunan jarak. Tanaman Jarak dibuat untuk bahan pelumas mesin yang digunakan oleh perang
tentara Jepang.
k. Upacara Seikerei yaitu tubuh dibungkukkan
menghadap arah matahari terbit.
l. upacara bendera yang dilaksanakan
pada waktu hari senin setelah matahari terbit.
m.Men-sosialisasikan SKJ / senam
pasca pelaksanaan Upacara Bendera.
Pembahasan:
Indonesia pernah dijajah bangsa
Eropa antara lain Portugis, Spanyol, Inggris dan belanda. Penjajah Indonesia yang
berasal dari Asia yaitu Jepang. Penjajah yang paling lama bercokol di Indoensia
ialah Belanda selama 3, 5 abad. Sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun menduduki
Indonesia.
Jepang mulai masuk Indonesia
dengan menguasai Tarakan Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Jakarta,
Bogor, Subang, dan yang paling akhir yaitu Kalijati. Dalam tempo yang singkat maka
Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang.
Belanda menyerah tanpa syarat
kepada Jepang dengan wakil dari Jepang yaitu Letjen Hitosyi Imamura , wakil
dari Belanda yaitu Letjen H. Ter Poorten menjabat sebagai Panglima Angkatan
Perang Hindia Belanda . Belanda menyerahkan wilayah Indonesia pada tanggal 8
Maret 1942 di Kalijati. Dengan demikian kolonisasi digantikan oleh Jepang.
Jepang membagi pemerintahan
militer di Indonesia menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :
a.Dengan pusatnya di Jakarta yaitu
berkedudukan Tentara XVI (Rikugun/Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Jawa
dan Madura.
b.Dengan pusatnya di Bukittinggi yaitu
berkedudukan Tentara XXV (Rikugun /Angkatan Darat) memerintah atas wilayah
Sumatra
c. Dengan pusatnya di Makassar yaitu
berkedudukan Armada Selatan II (kaigun/Angkatan Laut) memerintah atas wilayah
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Setiap emerintahan pada wilayah masing-masing tersebut diketuai oleh kepala
staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan
staf pemerintahan militer disebut gunseikanbu.
Adapun susunan pemerintahan
militer Jepang yaitu sebagai berikut.
a.Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko
Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.
b.Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh
kepala staf tentara.
c.Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan
Yogyakarta) terbagi menjadi 6 wilayah pemerintahan.
d. syuco memimpin Syu
(karesidenan)
e. syico memimpin Syi (kotapraja)
f. kenco memimpin Ken (kabupaten)
g. gunco memimpin Gun (distrik)
h. sonco memimpin Son (kecamatan)
i. kuco memimpin Ku (kelurahan atau desa)
Adapun Departemen Pemerintahan yang
dibetnuk oleh Jepang terdiri dari:
a. Departemen Kehakiman (Shihobu)
b.Departemen Kepolisian (Keimubu)
c. Departemen Keuangan (Zaimubu)
d.Departemen Urusan Umum (Somubu)
e.Departemen Dalam Negeri (Naimubu)
f.Departemen Lalu Lintas (Kotsubu)
g.Departemen Propaganda (Sendenbu)
h.Departemen Perekonomian (Sangyobu).
(Lt)
39. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia , banyak organisasi yang dibentuk bersifat semi militer dan militer . kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan , ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia . Dampak positif pendudukan Jepang di bidang semi militer dan militer bagi bangsa indonesia adalah ....
Jawaban:
tentara
Penjelasan:
semoga tdk bermanfaat
40. sebutkan kebijakan yang dikeluarkab militer jepang setelah berkuasa diindonesia
Kerja rodi, tanam paksa, 3A
maaf klo salah1.nippon bintang asia
2.nippon pelindung asia
3.nippon cahaya asia
maaf kalau salah
smg membantu
